ANALISIS YURIDIS EUTHANASIA DALAM KONDISI PENURUNAN KESADARAN (PERSISTENT VEGETATIVE STATE) BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA = Legal Analysis of Euthanasia in Conditions of Decreased Consciousness (Persistent Vegetative State) from the Perspective of Indonesian Criminal Law

ANDI OXANA MELANI SHAKIRA (B011211023). Analisis Yuridis Euthanasia Dalam Kondisi Penurunan Kesadaran (Persistent Vegetative State) Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Dibimbing oleh Haeranah sebagai pembimbing. Latar Belakang: Meskipun kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan membawa banyak manfaat, hal ini juga memunculkan dilema etis dan hukum seperti praktik euthanasia yang belum memiliki payung hukum jelas di Indonesia. Pasal 344 KUHP mensyaratkan bahwa euthanasia dilakukan atas permintaan korban yang dinyatakan dengan sungguh-sungguh. Hal ini tidak dapat diterapkan pada pasien dalam kondisi persistent vegetative state yang secara medis tidak lagi mampu berkomunikasi atau menyatakan kehendaknya secara sadar. Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan euthanasia dalam hukum positif Indonesia dan menelaah pemidanaan terhadap tindakan mengakhiri hidup pasien dalam kondisi persistent vegetative state. Metode: metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum, yang difokuskan pada analisis ketentuan hukum yang relevan mengenai euthanasia. Hasil: (1) Dalam sistem hukum Indonesia, praktik euthanasia dikategorikan sebagai tindakan yang ilegal karena bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, kode etik kedokteran, prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta nilai-nilai agama. (2) Pengaturan euthanasia di Indonesia menimbulkan dilema hukum, terutama pada kasus pasien kritis seperti persistent vegetative state, karena tanpa persetujuan langsung pasien, tindakan ini tetap dianggap sebagai pembunuhan meski atas permintaan keluarga. Kesimpulan: Regulasi yang ada, seperti Pasal 344 KUHP masih bersifat sangat umum dan belum spesifik untuk mengakomodasi kompleksitas kasus euthanasia terutama dalam konteks pasien dalam kondisi persistent vegetative state. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus yang lebih spesifik dan adaptif untuk mengakomodasi kompleksitas kasus euthanasia, terutama dalam konteks medis dan hukum.