SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KELOMPOK RENTAN (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2024/Pn.Sby)) = CRIMINAL SANCTIONS FOR PERPETRATORS OF MURDER AGAINST WOMEN AS A VULNERABLE GROUP (A Study of Decision Number 454/PID.B/2024/PN.Sby)

AUNISTRI RAHIMA MR (B011201256). Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Perempuan Sebagai Kelompok Rentan (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby). Dibimbing oleh M. Aris Munandar sebagai pembimbing utama. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana bagi tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang khususnya terjadi pada perempuan sebagai kelompok rentan serta menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang terjadi pada perempuan sebagai kelompok rentan dalam putusan nomor 454/pid.b/2024/pn.sby. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data pada penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder antara lain literatur hukum, jurnal, atau artikel yang berkaitan dengan isu penelitian, serta bahan non hukum berupa buku atau pun jurnal non hukum yang relevan dengan isu penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana di indonesia terkait sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang melibatkan perempuan sebagai kelompok rentan, diatur dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP, perlindungan perempuan mendapat perhatian khusus dalam hukum Indonesia yang tercermin dalam beberapa peraturan seperti UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan UU No 12 tahun 2022 tentang TPKS, jenis kejahatan lain yang menyebabkan perempuan kehilangan nyawa juga seringnya disebabkan karena kelalaian atau pun penganiayaan yang dimana sanksi pidananya telah diatur dalam KUHP. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan pada perempuan sebagai kelompok rentan dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby mengalami kekeliruan sebab penjatuhan vonis bebas terhadap pelaku tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.