Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Peran Gambia Dalam Mengatasi Kejahatan Kemanusiaan Di Myanmar = International Legal Review of The Gambia's Role in Addressing Crimes Against Humanity in Myanmar

KENNETH GABRIEL YONATHAN (B011201230) dengan judul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Peran Gambia Dalam Mengatasi Kejahatan Kemanusiaan Di Myanmar”. Dibimbing oleh Kadarudin sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Genosida merupakan bentuk pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998, yaitu tindakan sistematis untuk menghancurkan suatu kelompok etnis, ras, suku, atau agama. Tindakan ini tercermin dalam kasus Myanmar yang diduga melakukan genosida terhadap etnis Rohingya yang telah tinggal di wilayahnya sejak abad ke-7 namun tidak diakui sebagai warga negaranya. Akibatnya, Rohingya tidak mendapat kewarganegaraan dan mengalami pelanggaran HAM serius. Atas kasus ini Gambia mengajukan pengaduan ke Mahkamah Internasional atas tindakan Myanmar tersebut. Namun dalam prosesnya Myanmar membantah dengan menyatakan bahwa Gambia tidak memiliki legal standing dalam perkara ini. Tujuan Penlitian: Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang meliputi: (1). Untuk mengetahui Status Hukum Gambia dalam gugatannya ke Mahkamah Internasional terkait Genosida di Myanmar; (2). Untuk mengetahui akibat hukum setelah keluarnya putusan Mahkamah Internasional Tahun 2022 tentang ditolaknya Eksepsi Myanmar tentang Legal Standing Gambia terkait gugatannya terhadap Myanmar. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis Normatif digunakan untuk memfokuskan kaidah atau norma dalam hukum positif dengan isu hukum didalam penulisan karya tulis berbentuk skripsi ini. Pendekatan penelitian dalam karya tulis ilmiah skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil: Peneliti menemukan bahwa Gambia memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional terkait Genosida di Myanmar dengan dasar ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Konvensi Genosida serta fakta bahwa kedua negara telah meratifikasi Konvensi tersebut. Serta dikeluarkannya putusan penolakan eksepsi Myanmar berakibat pada proses peradilan yang akan berlanjut kepada tahap yang berikutnya dan dengan adanya putusan ini memperjelas interpretasi dari ketentuan dalam Konvensi Genosida. Kesimpulan: Gambia memiliki Legal Standing dalam mengajukan tuntutan, dan proses peradilan tetap dilanjutkan karena ditolaknya eksepsi Myanmar