PENGAKUAN HUTAN ADAT KAJANG: DILEMA HAK ATAS TANAH, PEMBANGUNAN, DAN KONSERVASI = RECOGNITION OF THE KAJANG CUSTOMARY FOREST: DILEMMAS OF LAND RIGHTS, DEVELOPMENT, AND CONSERVATION

Gerakan masyarakat adat kerap menggunakan strategi perlawanan terhadap eksklusi dengan merevitalisasi identitas adat sebagai dasar klaim atas lahan. Namun, bagaimana jika penggunaan identitas adat ini justru mengeksklusi pihak lain atau menciptakan ketegangan-ketegangan baru di tingkat lokal. Dalam penelitian ini, kami mengajukan pertanyaan tentang bagaimana hak atas tanah masyarakat adat masyarakat adat Kajang setelah satu dekade pengakuan? Bagaimana bentuk-bentuk dilema dan eksklusi baru yang hadir. Untuk mengetahuinya, kami mengidentifikasi konflik-konflik lahan yang terjadi setelah pengakuan, aktor dan kepentingan yang terlibat di dalamnya, serta bagaimana pengakuan berkontribusi terhadap eskalasi perebutan ruang. Metode etnografi digunakan melalui keterlibatan mendalam peneliti dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk partisipasi dalam forum-forum musyawarah desa, penyusunan rencana pembangunan desa, pembentukan kelompok tani dan ternak, gerakan petani yang menuntut pengembalian lahan dari konsesi perusahaan, serta peran sebagai fasilitator desa dalam program adaptasi perubahan iklim. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-struktur dan tidak terstruktur serta diskusi kelompok terarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan hutan adat Kajang belum mampu menyelesaikan persoalan terkait hak atas tanah. Sebaliknya, pengakuan ini turut perebutan ruang baru di tingkat lokal. Kelangkaan lahan dan kurangnya pilihan penghidupan mendorong migrasi orang Kajang ke Sulawesi Tenggara. Dalam konteks ini, penggunaan identitas yang seharusnya dapat menyelesaikan konflik agraria dan sebagai solusi lingkungan dalam praktiknya menemui banyak konsekuensi yang tidak diinginkan.