TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGHALANG-HALANGI PELAKSANAAN UPAYA PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN = JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL OFFENSE OF OBSTRUCTING THE IMPLEMENTATION OF EFFORTS TO OVERCOME INFECTIOUS DISEASE OUTBREAKS BASED ON THE HEALTH LAW

MICHAEL HARDIANTO (B011201040) “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGHALANG-HALANGI PELAKSANAAN UPAYA PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN”. Dibimbing oleh M. Aris Munandar. Latar Belakang. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan sifat hukum pidana yang menurut sebagian pihak tidak sesuai untuk menangani tugas pencegahan penyebaran wabah penyakit menular. Oleh karena itu, upaya penanggulangan penyebaran wabah penyakit menular di masyarakat memerlukan pengaturan yang jelas dan efektif. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana bagi pelaku yang menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan wabah penyakit menular dan menganalisis sistem pemidanaan yang ideal untuk diterapkan bagi pelaku tindak pidana pada yang menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan wabah penyakit menular. Metode. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan (statute approach). Jenis sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non-hukum. Kemudian, bahan hukum dianalisis dengan melalui proses analisis kualitatif. Hasil. penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekaburan dalam penggunaan frasa “tidak mematuhi” dan “menghalang-halangi” karena tidak adanya definisi yang jelas pada istilah tersebut. Pasal 446 UU Kesehatan hanya memuat unsur delik formil karena tidak terdapat “akibat” yang ditimbulkan dari suatu perbuatan menghalang-halangi sebagai “sebab”. Sehingga, rumusan peraturan perundang-undangan tersebut, akan selalu dipandang sebagai rumusan yang tidak jelas dalam aspek kausalitas pidana (sebab-akibat). Rumusan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau abstrak, dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan tidak layak untuk diterapkan. Kemudian, sistem pemidanaan atau sanksi pidana yang layak diterapkan bagi pelaku tindak pidana saat terjadinya wabah penyakit menular adalah sanksi pidana kerja sosial yang bersifat restoratif. Kesimpulan. Terdapat kekaburan pada penggunaan frasa atau istilah yang menjadi dasar dari suatu perbuatan tindak pidana dan pemidanaan yang layak untuk diterapkan adalah sistem pemidanaan yang menekankan pada pemulihan terhadap korban dan pertanggungjawaban pelaku.