PENERAPAN DIVERSI ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Penetapan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2022/PN.BAU) = "The Implementation of Diversion in Narcotics Crime Committed by Children (Case Study of Determination Number 5/Pid.Sus.Child/2022/PN.BAU)"

INDAH CAHYANI ILMIATI ASIKIN (B011191398) dengan judul Analisis Hukum Terhadap Karya Seni Musik Yang Diciptakan Dengan Bantuan Artificial Intelligence dibawah Bimbingan Hasbir Paserangi. Latar belakang: Penggunaan Artificial Intellgence khususnya dalam penciptaan karya musik terus berkembang namun tidak diiringi dengan pengaturan hukum yang jelas di Indonesia ini menumbulkan permasalahan hukum terkait kepemilikan atas karya hasil AI dan pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan AI. Tujuan: Penelitian ini menganalisis konsep kepemilikan terhadap karya seni musik yang diciptakan dengan menggunakan bantuan Artificial Intelligence menurut hukum positif di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan Artificial Intelligence dalam membuat karya seni musik. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu observasi dan wawancara yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari diperoleh dari studi pustaka. Selanjutnya, bahan hukum akan dianalisis secara kualitatif. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Konsep kepemilikan atas karya musik yang dihasilkan dengan bantuan Artificial Intelligence mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta yang memberikan kepada manusia sebagai subjek hukum, yaitu pengguna maupun perusahaan developer Artificial Intelligence. Pemberian hak milik diberikan apabila ada kontribusi kreatif yang diberikan manusia atas penciptaan karya tersebut. (2) Pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan AI dalam membuat karya seni musik akan dibebankan kepada pihak yang mengoperasikannya, yaitu pengguna atau pihak yang mengembangkan AI sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata bahwa pertanggungjawaban dapat dibebankan ke seseorang atas kerugian yang ditimbulkan akibat barang-barang yang berada dalam pengawasannya. Kesimpulan: Berdasarkan penelitian, hukum di Indonesia belum mengatur secara khusus terkait penggunaan serta karya yang dihasilkan AI sehingga masih mengacu pada UUHC. Dengan demikian, kepemilikan atas karya musik yang dihasilkan dengan Artificial Intelligence serta pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan AI dalam penciptaan karya musik menurut akan diberikan kepada manusia sebagai subjek hukum sekaligus pihak yang mengoperasikan teknologi AI