PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERKAIT YANG DIEKSPLOITASI MENJADI KURIR NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR) = IMPLEMENTATION OF CHILD PROTECTION LAW RELATED TO CHILDREN EXPLOITED AS NARCOTICS COURIERS (CASE STUDY AT MAKASSAR CITY POLICE STATION)

Muhammad Ridwan (B011181412). Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terkait Anak Yang Dieksploitasi Menjadi Kurir Narkotika. Dibimbing oleh Aswanto sebagai Pembimbing utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing pendamping . Latar Belakang: Eksploitasi anak sebagai kurir narkotika merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan: untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kasus anak yang dieksploitasi sebagai kurir narkotika, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi menjadi kurir narkotika. Metode: Tipe penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan teknik studi lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian berada di Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Makassar. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap anak yang dieksploitasi menjadi kurir narkotika belum berjalan secara optimal. Sebagian besar kasus langsung dilimpahkan ke tahap penuntutan tanpa upaya penyelesaian melalui mekanisme diversi. 2) faktor penghambat dalam penerapan Undang-Undang terhadap anak yang dieksploitasi menjadi kurir narkotika antara lain: (a). Faktor Masyarakat, b) Faktor sarana dan prasarana, (c) faktor penegak hukum. Kesimpulan: Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap anak yang dieksploitasi menjadi kurir narkotika di Polrestabes Makassar belum berjalan secara optimal, baik dari segi pendekatan hukum yang dominan bersifat formal, dan keterbatasan fasilitas pendukung.