ANALISIS HUKUM TERHADAP EKSISTENSI SANKSI ADAT A’MASSA PADA DELIK SILARIANG DI KABUPATEN JENEPONTO (Studi Kasus di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto) = Legal Analysis Of Existence A'massa Indigenous Sanctions On Offense Silariang In Jeneponto (Case Study In the village of Kapita, District Bangkala Jeneponto).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi sanksi adat a’massa pada delik silariang di Kabupaten Jeneponto dan penerapan sanksi adat a’massa pada delik silariang di Kabupaten Jeneponto ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Adat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan sanksi adat a’massa. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis perilaku masyarakat dalam penerapan sanksi adat a’massa. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kapita, Ketua Pemuda, dan Masyarakat terkait dengan kasus yang dibahas, serta berupa data lainnya yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang
relevan dengan kasus yang dibahas. Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian. Pertama,
eksistensi sanksi adat a’massa masih diakui keberadaanya oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya di Desa Kapita. Sanksi adat a’massa diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang
melakukan kawin lari (silariang) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (appakasiri’). Sehingga untuk memulihkan harga diri keluarga didalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah sanksi adat a’massa. Kedua, penerapan sanksi adat a’massa ditinjau dari perspektif
hukum pidana adat memiliki kesamaan dari segi pelaksanaan dan sifat/karakter. Persamaan dari segi pelaksanaanya bahwa hukum pidana adat dan sanksi adat a’massa dilaksanakan ketika terjadi delik adat yang sangat menggangu ketertiban, keamanan dan ketenteraman masyarakat. Sedangkan dari segi kesamaan sifatnya antara lain hukum pidana adat dan sanksi adat a’massa yaitu, memiliki sifat individual-komunal, bersifat terbuka (dinamis), menyatukan/menyeluruh, membedakan stratifikasi
pelanggarnya, tidak mengenal istilah percobaan dan residivis, tidak mengenal perbuatan itu karena sengaja (dolus) atau kelalaian (culpa) tetapi dari akibatnya, serta memiliki hak menghakimi sendiri.