Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Ja =batan (Studi Putusan Nomor 1006/Pid.B/2021/PN.MDN) = Juridical Analysis of the Crime of Embezzlement in Office (Study of Decision No. 1006/Pid.B/2021/PN. MDN).

Muh. Andry Juliano (B011181320) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan No. 1006/Pid.B/2021/PN. MDN).” Di bawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping. Latar belakang: Pemidanaan pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi pengaturan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Nomor 1006/PID.B/2021/PN.MDN dan menganalisis penerapan hukum pidana tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang termuat dalam Putusan Nomor 1006/PID.B/2021/PN.MDN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil: (1) Kualifikasi tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP terdiri dari dua unsur delik yaitu penggelapan dan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu (2) Penerapan hukum pidana dalam perkara ini didasarkan pada pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis sebagaimana yang termuat dalam Putusan No. 1006/Pid.B/2021/PN. MDN. Kesimpulan: Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap Terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut. Akan tetapi Hakim tidak memberikan penerapan hukum yang lebih berat terhadap Terdakwa.