PEMERINTAHAN ADAT DI MANDAR PADA MASA KOLONIAL 1905-1942 = TRADITIONAL GOVERNANCE IN MANDAR DURING THE COLONIAL PERIOD 1905–1942

ABSTRAK Yudi S. Amirullah, F061181312 “Pemerintahan Adat di Mandar Pada Masa Kolonial 1905-1942” dibimbing oleh Dr. Amrullah Amir, M. A. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kedatangan pemerintah kolonial Belanda terhadap struktur pemerintahan adat Mandar, khususnya pada masa 1905 hingga 1942. Sebelum tahun 1905, pemerintahan adat Mandar bersifat mandiri dengan sistem federasi kerajaan, musyawarah hadat, dan hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Setelah masuknya kolonial Belanda, struktur ini berubah: maradika kehilangan kekuasaan politik, dewan adat dibatasi perannya, dan sistem pemerintahan dijadikan alat kontrol kolonial. Meski begitu, nilai-nilai seperti siri’, sibaliparri, dan hukum adat tetap dipertahankan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yang meliputi tahapan pemilihan topik, pengumpulan sumber (primer dan sekunder), kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah. Sumber-sumber diperoleh melalui studi pustaka, dokumen kolonial, buku sejarah, serta jurnal ilmiah yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah lokal dan sejarah kota dengan fokus pada dinamika pemerintahan adat sebelum dan sesudah intervensi kolonial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi pemerintah kolonial secara sistematis mengubah struktur kekuasaan adat menjadi alat administrasi kolonial. Meskipun pemerintahan adat secara formal masih dipertahankan, fungsinya menjadi simbolik dan dibatasi oleh sistem kolonial. Namun demikian, nilai-nilai lokal seperti siri’, sibaliparri, dan norma hukum adat tetap hidup di tengah masyarakat sebagai identitas budaya yang bertahan hingga masa kini.

Kata Kunci: Pemerintahan Adat, Mandar, Kolonialisme Belanda, Hukum Adat, Pitu Ba’bana Binanga, Sejarah Lokal.