Integrasi Legitimasi dan Kesesuaian Fungsi Hutan dalam Kebijakan Pengukuhan Kawasan Hutan di Malino Kabupaten Gowa = Integration of Legitimacy and Suitability of Forest Function in The Forest Area Designation Policy in Malino, Gowa Regency

HARIANI SAMAL. Integrasi Legitimasi dan Kesesuaian Fungsi Hutan dalam Kebijakan Pengukuhan Kawasan Hutan di Malino Kabupaten Gowa (dibimbing oleh : Yusran, Syamsu Rijal, Ridwan). Latar Belakang. Kebijakan pengukuhan kawasan hutan merupakan proses menuju kawasan hutan yang berkepastian hukum dan diakui oleh para pihak. Legitimasi dalam penelitian ini merupakan pengakuan pemerintah terhadap keberadaan penguasaan lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat yang terintegrasi dengan kesesuaian fungsi hutan dalam menjalankan fungsi ekologisnya secara optimal. Tujuan. Penelitian ini bertujuan merumuskan solusi penyelesaian masalah penguasaan lahan dalam kawasan hutan di Malino melalui pendekatan integratif antara legalitas, legitimasi dan kesesuaian fungsi hutan berbasis ekosistem sebagai metode pengukuhan kawasan hutan yang baru. Sebagai entitas ekosistem, kawasan hutan membentuk landscape lingkungan yang dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik suatu wilayah (Geophysical). Oleh karena itu, status dan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan seharusnya merefleksikan fungsi ekosistem yang diemban. Metode. Penelitian ini dilaksanakan pada kawasan hutan di Malino seluas 4.159,97 hektar, dengan menggunakan metode penelitian campuran (mixed methode). Analisis legitimasi dilakukan secara kronospasial terhadap sejarah penggunaan lahan pada periode pengukuhan kawasan hutan yang menyertainya, kesesuaian fungsi hutan dilakukan secara spasial berdasarkan karakteristik bentang alam (KBA) dan karakteristik vegetasi alami (KVA) yang menghasilkan tipe ekosistem, serta disintesis dengan keanekaragaman hayati untuk mengetahui fungsi hutan, sementara integrasi legitimasi dan kesesuaian fungsi hutan dilakukan secara deskriptif kuantitatif menggunakan Analysis Hierarchy Process (AHP). Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat areal seluas 862,89 ha atau 20,74% berpotensi masalah legitimasi, yang terjabarkan pada 19 (sembilan belas) objek analisis. Areal tersebut berada dalam 10 (sepuluh) tipe ekosistem yang mengemban fungsi hutan konservasi dan hutan lindung. Fungsi hutan konservasi mendominasi lokasi penelitian seluas 3.195,70 ha atau sebesar 76,82% dan fungsi hutan lindung seluas 964,27 ha atau sebesar 23,18%. Integrasi legitimasi dan kesesuaian fungsi hutan menghasilkan rekomendasi dalam kawasan hutan berupa : pelepasan, perhutanan sosial dan kemitraan konservasi serta hutan sekunder di luar kawasan hutan agar tetap berstatus APL. Sebagai upaya pengendalian dan pemantauan terhadap legalitas dan legitimasi penerbitan hak atas tanah, maka terhadap areal di APL yang mengemban fungsi hutan konservasi atau fungsi hutan lindung, dilakukan penyematan nama status dengan menyebutkan fungsi ekosistemnya, yakni AKPL (Areal Konservasi Penggunaan Lain), ALPL (Areal Lindung Penggunaan Lain), serta menerapkan upaya kompensasi lingkungan.