Urgensi Perlindungan Hak Keperdataan Pasca Bencana Alam = The Urgency Of Civil Rights Protection After Natural Disaster

ABSTRAK Felicia Arlyn Oeinardy (B022222058). Urgensi Perlindungan Hak Keperdataan Pasca Bencana Alam. Dibimbing oleh Marwah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi terkait kepastian hukum terhadap hak atas tanah Masyarakat terdampak bencana alam, dan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan terkait perlindungan hak keperdataan pasca bencana alam terhadap subjek hukum yang tidak dapat mewakili kepentingannya sendiri. Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Lokasi Penelitian dilakukan di Kota Makassar dan Kota Palu. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara untuk mendapatkan data primer, dan metode studi literatur untuk mendapatkan data sekunder terkait penelitian. Data hukum yang diperoleh kemudian diolah dan di analisis secara deskriptif kualitatif dengan memadukan teori yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah, terutama akibat hilangnya batas kepemilikan dan rumah. Untuk melindungi hak atas tanah, pemerintah melakukan pengukuran ulang untuk memastikan batas tanah milik warga. Bagi yang terkena zona rawan bencana, pemerintah provinsi mengeluarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019, yang mencakup pemindahan warga ke daerah aman seperti Petobo, Tondo, dan Balaroa, serta pemberian sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan di lokasi tersebut. BHP juga berupaya melindungi hak-hak keperdataan warga yang tidak dapat mewakili dirinya sendiri, seperti dalam kasus ketidakhadiran, pewarisan tanpa ahli waris, dan harta tak terurus pasca-bencana. Upaya tersebut dilakukan dengan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Namun, hingga Desember 2024, belum ada harta tak terurus yang diserahkan pengelolaannya ke BHP, karena instansi terkait meminta penandatanganan MOU sebelum BHP dapat melanjutkan penanganan hak-hak keperdataan tersebut.