Implementasi Peraturan Bupati Barru Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak = Implementation of Barru Regent Regulation Number 21 of 2021 on the Prevention of Child Marriage

NURAZIZAH AKMAL (B021211049). Implementasi Peraturan Bupati Barru Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, dibimbingan oleh Ibu Ariani Arifin sebagai pembimbing. Latar belakang: Perkawinan anak di Indonesia khususnya di Kabupaten Barru merupakan masalah serius yang berdampak negatif dan melanggar hak-hak anak. Meskipun Peraturan Bupati Barru Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak telah diundangkan, praktik ini masih terjadi secara signifikan di masyarakat, menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap implementasinya.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Barru Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan faktor-faktor yang memengaruhi proses penerapannya. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif, Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Barru khususnya di DPMDPPKBP3A dan Desa Kading, dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi peraturan tersebut belum optimal. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain petunjuk teknis acuan pelaksanaan implementasi peraturan tersebut belum dilegalisasi, terbatasnya koordinasi lintas sektor dan ada indikasi perkawinan tidak tercatat secara resmi sehingga angka perkawinan anak masih tinggi; (2) Penerapan peraturan ini dipengaruhi oleh substansi hukum yang belum memuat mekanisme teknis secara rinci, kuatnya tradisi dan budaya lokal yang masih mendukung praktik perkawinan anak, pergaulan bebas dan tekanan ekonomi yang mendorong keluarga menikahkan anak. Kesimpulan: peraturan ini belum efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu mencegah dan menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Barru. Diperlukan penyempurnaan regulasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pendekatan sosial dan ekonomi yang adaptif terhadap kondisi lokal.