PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP PENINDAKAN DAN PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG (STUDI KASUS PEMILIHAN LEGISLATIF KABUPATEN BULUKUMBA) = THE ROLE OF THE ELECTION SUPERVISORY BODY IN THE PREVENTION AND ACTION OF MONEY POLITICAL PRACTICES (Case Study of the 2024 Bulukumba Regency Legislative Election

Praktik politik uang merupakan Tindakan yang secara tegas dilarang dalam banyak pelaksanaan terutama dalam pemilu praktik politik uang merupakan Tindakan memberikan atau menjanjikan imbalan kepada seseorang dengan tujuan tertentu, larangan politik uang tertuang dalam undang undang n0 7 tahun 2017 Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran badan pengawas pemilu kabupaten Bulukumba dalam mewujudkan pencegahan dan penindakan praktik politik uang dan mengetahui faktor-faktor yang mempengarui terjadinya praktik politik uang. Metode: Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian empiris dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil: Penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Peran bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di Bulukumba telah mengikuti dan sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tindakan yang telah dilakukan serta rendahnya kasus pelanggaran pemilu dari tahun ke tahun. Namun, Bawaslu Bulukumba tetap perlu meningkatkan penegakan serta efektivitas dalam menerapkan aturan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, khususnya terkait praktik politik uang. 2) Faktor-faktor yang menyebakan terjadinya praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilu seperti faktor ekonomi, budaya politik, dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama terjadinya praktik politik uang. Kesimpulan: Bawaslu Bulukumba dalam mencegah dan menindaki praktik politik uang sudah sesuai dengan prosedur dan aturan aturan yang berlaku namun bawaslu tentu tetap harus meningkatkan pencegahan terhadap praktik politik uang tersebut.