PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN PADA INDUSTRI TEMPE DI KABUPATEN TANA TORAJA = ENVIRONMENTAL PERMIT SUPERVISION FOR THE TEMPEH INDUSTRY IN TANA TORAJA REGENCY

NUSRINIA CHINDY IMANUELLA (B021201006). PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN PADA INDUSTRI TEMPE DI KABUPATEN TANA TORAJA. Dibimbing oleh Ahsan Yunus sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Penelitian ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan industri tempe di Kabupaten Tana Toraja yang sering tidak disertai kepatuhan terhadap perizinan lingkungan, menyebabkan pencemaran dan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, perlindungan lingkungan hidup merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan izin lingkungan oleh pemerintah daerah dan akibat hukum terhadap industri tempe yang tidak memiliki izin lingkungan di Kabupaten Tana Toraja. Metode: Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja, industri tempe yang memiliki izin dan tidak memiliki izin di. Data primer dapat diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara langsung dengan narasumber. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku teks hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal hukum, dan studi internet. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengawasan izin lingkungan oleh pemerintah daerah terhadap industri tempe di Kabupaten Tana Toraja tidak efektif. Meskipun secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang peran pemerintah dalam pengawasan, namun pada tataran praktis hal itu tidak dilaksanakan secara konsekuen. Hal ini berdampak pada pencemaran lingkungan yang serta menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat berkurangnya pemasukan dari pajak. ;(2) ) Akibat dari penegakan hukum yang tidak efektif oleh pemerintah daerah terhadap industri tempe yang tidak memiliki izin sangat mempengaruhi pada lingkungan yang ada disekitarnya terutama menyebabkan kerusakan lingkungan dan terganggunya masyarakat yang ada di sekitar industri. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengawasi dan menindak tegas pelanggaran tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan yang menggangu kenyamanan warga di sekitar industri. Kesimpulan: Pengawasan izin lingkungan di Kabupaten Tana Toraja tidak efektif, sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan sosialisasi yang intensif kepada pelaku usaha. Langkah ini penting untuk melindungi lingkungan, meningkatkan PAD, dan menjamin kenyamanan masyarakat.