IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENATAAN TOKO MODERN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG = IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITY OF THE INVESTMENT DEPARTEMENT AND ONE-STOP INTERGRATED SERVICES IN THE ARRAGEMENT OF MODERN SHOPS IN SIDENRENG RAPPANG

Andi Muhammad Faiz Nizar Baharuddin (B021191016) dengan judul skripsi IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENATAAN TOKO MODERN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. Dibimbing oleh Prof. Dr. Syamsul Bachri,S.H., M.H. sebagai pembimbing utama dan Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin S.H., M.H. sebagai pembimbing pendamping. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap penataan toko modern di kabupaten Sidenreng Rappang serta mengetahui apa faktor penghambat dalam implementasi penataan toko modern di kabupaten Sidenreng Rappang. Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan yaitu pendekatan interdisipliner. Lokasi penelitian di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Sidenreng Rappang. Sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Analisis data penelitian dengan cara kualitatif prespektif yaitu menjelaskan dan meringkas fakta-fakta yang didapatkan dilapangan, setelah itu penyusun memberikan kesimpulannya. Hasil dari penelitian ini adalah, (1) penerbitan izin sekarang melalui sistem OSS terhadap izin toko modern sehingga mempermudah dalam pengurusan perizinan dan melewati beberapa proses sesuai dengan tingkat resiko. Usaha toko modern di kabupaten Sidenreng Rappang mesuk dalam kategori tingkat resiko rendah sehingga tidak melewati persyaratan tertentu. Meski proses perizinan berusaha semakin efisien banyak oknum pelaku usaha toko modern justru menyepelekan perpanjangan perizinan dan tetap melanjutkan kegiatan berusaha tanpa melakukan perpanjangan izin. Maka dari itu pengawasan perizinan harus berjalan dengan efektif agar oknum pelaku usaha yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi sebagaimana mestinya. (2) faktor yang menghambat penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha toko modern adalah pengawasan yang kurang efektif karena sarana atau fasilitas yang kurang bahkan tidak memadai.