REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMENUHAN HAK GURU BERBASIS KEADILAN = RECONSTRUCTION OF THE ARRANGEMENTS FOR FULFILLING TEACHER RIGHTS JUSTICE BASED

Penelitian ini mengangkat masalah ketidakadlan dalam sistem penggajian antara Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Guru bukan Guru Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini bertujuan: pertama, untuk menemukan dan mengevaluasi pengaturan pemenuhan hak Guru non ASN yang berkeadilan dalam perspektif hak asasi manusia. Kedua untuk menemukan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak Guru non ASN berbasis keadilan. Ketiga, untuk mengkonstruksikakonsep ideal pengaturan pemenuhan hak guru non ASN berbasis berkeadilan dalam perspektif kesejahteraan. Tipe penelitian adalah penelitian normatif, yang didukung oleh data empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofi (philosophy approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), danpendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan: pertama, hakikat pengaturan pemenuhan hak Guru berbasis keadilan dalam perspektif hak asasi manusia adalah perlakuan non diskriminasi dan kesamaan proporsional. Non diskriminasi terdapat dalam UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen serta Kovenan Hak Ekosob. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Kedua, tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak Guru non ASN adalah tidak melindungi (to protect), dan tidak memenuhi (to fulfill). Tidak melindungi karena UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen hanya mengenal Guru ASN dan Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, sedangkan Guru non ASN tidak. Hal demikian berdampak pada tidak dipenuhinya hak-hak Guru non ASN dalam rumpun hak-hak Guru dalam UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen. Ketiga, konsep ideal pemenuhan hak guru dalam perspektif kesejahteraan dalam 3 (tiga) bentuk; pertama, perlindungan hukum Guru non ASN dalam UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen dengan mengatur kedudukan Guru non ASN dalam kedua undang-undang itu. Kedua, memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengangkat Guru non ASN untuk mengatasi situasi kebutuhan Guru yang real time melalui kebijakan rekrutmen Guru non ASN “Satu Atap” di daerah. Ketiga, pengaturan kesejahteraan guru melalui pemberian gaji yang berkeadilan. Kebaruan penelitian ini pada gagasan merumuskan sistem penggajian yang berkeadilan bagi Guru yang bukan berstatus Aparatur Sipil Negara