Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kepemilikan Tanah Dan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Bendungan Paselloreng = Law Enforcement On The Criminal Act Of Forgery Of Land Ownership Cerfiticates And The Criminal Act Of Corruption In Land Procurement For The Paselloreng Dam

St. Rahmatullah Nur Azizah (B012222029) dengan judul Tesis “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Bendungan Paselloreng” dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum atas tindak pidana pemalsuan surat kepemilikan tanah dan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Bendungan Paselloreng di Gilireng, Kabupaten Wajo dan kendala dalam penegakan hukum atas tindak pidana pemalsuan surat kepemilikian tanah dan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Bendungan Paselloreng di Gilireng, Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi Pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah dan jurnal terkait objek kajian yang diteliti. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan penulis dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tindak pidana pemalsuan surat dan tindak pidana korupsi memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Dalam fakta persidangan kesaksian dari saksi, bukti surat, dan keterangan ahli menjadi elemen penting yang menguatkan atau melemahkan argument baik dari jaksa maupun terdakwa. Faktor yang meringankan dan memberatkan juga menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan atau yang lebih berat. Perbedaan pendapat antara jaksa penuntut umum dengan hakim yang memutus karena masing-masing memiliki pertimbangan-pertimbangan dan mempunyai kebebasan untuk meringankan atau memberatkan putusan. (2) Kendala dalam pendapatan hukum atas tindak pidana pemalsuan surat tanah dan tindak pidana korupsi pengadaan tanah yaitu pemulihan kerugian keuangan negara belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena keterbatasan waktu penyidik sehingga tidak dapat menjangkau aset-aset yang telah disembunyikan atau disimpan oleh yang terlibat, serta faktor masyarakat yang kurang memahami hukum atau karena ketakutan terhadap ancaman atau tekanan sosial yang dapat menyebabkan enggan melaporkan pelanggaran tersebut.