PENDAMPINGAN HUKUM OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH = GOVERNMENT LAW OFFICE IN PREVENTING CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES

HUSNUN ARIF (B012212006), Pendampingan Hukum Oleh Jaksa Pengacara Negara Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dibimbing oleh Amir Ilyas dan Haeranah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Barru dan efektivitas pelaksanaan pendampingan hukum oleh jaksa pengacara negara terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian pada Kantor Kejaksaaan Negeri Barru. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan hukum dalam lingkup perdata dan tata usaha negara oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam diatur secara ekspilist dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 07 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan TUN. Efektivitas Pelaksanaan Pendampingan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dipengaruhi oleh intern lembaga kejaksaan sendiri yaitu belum semua unsur intern Kejaksaan memahami keberadaan, tugas dan fungsi serta organisasi JAM DATUN, sehingga fungsi DATUN belum dilaksanakan secara optimal. Kendala ekstern lembaga kejaksaan yaitu kendala dalam perangkat peraturan perundang-undangan. Diperlukan adanya peraturan perundangan yang menegaskan lembaga kejaksaan sebagai kantor pengacara negara dan yang mewajibkan BUMN untuk mempergunakan jasa JPN. Perlunya penegasan Lembaga Kejaksaan sebagai lembaga yang dapat mewakili kepentingan umum.