Kewenangan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Dalam Pengadaan Barang dan Jasa = The Prosecutorial Authority in Eradicating Corruption, Collusion, and Nepotism in Public Procurement

Penegakan hukum merupakan hal yang esensial bagi terciptanya keadilan dimasyarakat. Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah tindak pidana KKN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Fokus dan tujuan penelitian ini adalah menganalisis kewenangan jaksa dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas kewenangan tersebut dalam penegakan hukum tindak pidana KKN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Metode peneltian yang digunakan adalah metode empiris. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kewenangan jaksa telah berjalan efektif terbukti pada data perbandingan penyidikan, penuntutan, eksekusi dan pembuktian kerugian negara yang dilakukan Kejaksaan agung melebihi kepolisian negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hambatan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa, yakni hambatan individual dan struktural 2) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kewenangan jaksa dalam penegakan hukum ada dua yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan problem sumber daya manusia, aturan perundang-undangan dan anggaran dan faktor eksternal berkaitan dengan problem diluar Kejaksaan misalnya putusan hakim, problem aturan perundang-undangan. Persoalan eksternal juga menentukan tumpulnya penegakan hukum tindak pidana KKN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.