EKSISTENSI MASYARAKAT SUKU SOGE DAN GOBAN DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM INDONESIA (STUDI KASUS KONFLIK TANAH EKS HGU NANGAHALE) = THE EXISTENCE OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF THE SOGE AND GOBAN TRIBES IN SIKKA REGENCY, EAST NUSA TENGGARA PROVINCE WITHIN THE FRAMEWORK OF THE INDONESIAN STATE OF LAW (CASE STUDY OF LAND CONFLICT OF FORMER HGU NANGAHALE

THOMAS ADRIAN DOING (B012211037). Eksistensi Mayarakat Suku Soge dan Goban di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Bingkai Negara Kesatuan Indonesia (Studi Kasus Konflik Tanah Eks HGU Nangahale). Dibimbing oleh Andi Suriyaman M. Pide. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Masyarakat Adat Suku Soge dan Goban secara faktual dan bentuk perlindungan hukum atas hak Masyarakat Adat Suku Soge dan Goban. Studi ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan primer yakni UUD 1945, UUPA 1960, UU 41/1999, dan UU 23/2014 dan bahan sekunder yakni buku hukum, jurnal dan artikel ilmiah lainnya, yang diperoleh melalui studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara faktual, asyarakat Suku Soge dan Goban memenuhi kriteria dan indikator untuk disebut sebagai masyarakat hukum adat karena memiliki pemimpin adat secara turun temurun, memiliki kelembagaan adat, memiliki wilayah adat yang terregister di BRWA, memiliki hukum adat dan sanksi adat,, (2) Masyarakat adat suku Soge dan Goban sampai saat ini belum mendapat perlindungan hukum secara sungguh-sungguh. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pengakuan hukum dalam bentuk Surat Keputusan Bupati yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka terkait keberadaan mereka, kearifan lokal di wilayah adat mereka, serta hak-hak mereka terhadap wilayah adatnya.