Pertanggungjawaban Pidana Tunagrahita dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:59/Pid.Sus/2023/PN.Tka) = The Criminal Accountability of Individuals With Intellectual Disabilities In Intances Of Sexual Assault Against Children (An Examination Based On Judgment Number: 59/Pid.Sus.2023/PN.Tka)

CHAIRUNNISA RAODAHTUL JANNAH (B011211351). Pertanggungjawaban Pidana Tunagrahita Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 59/Pid.Sus/2023/PN. Tka). Dibimbing oleh Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Utama. Latar Belakang: Pelaku kejahatan terhadap anak dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk individu dengan gangguan kejiwaan, seperti disabilitas intelektual atau tunagrahita. Keberadaan pelaku tunagrahita dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak menghadirkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum, terutama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana mereka. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana tunagrahita dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan nomor: 59/Pid.Sus/2023/PN.Tka dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tunagrahita pada putusan nomor: 59/Pid.Sus/2023/PN.Tka. Metode: Penelitian dilakukan dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini akan berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan berbagai sumber hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan (1) Pertanggungjawaban pidana Tunagrahita kurang mampu bertanggungjawab karena memiliki disabilitas intelektual. Maka Terdakwa harus diberikan perawatan, rehabilitasi, terapi lebih lanjut. (2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum kurang tepat menurut pandangan penulis. Hakim yang memberikan hukuman lebih ringan dapat menciptakan persepsi bahwa tindakan kekerasan seksual terhadap anak tidak mendapatkan penanganan serius oleh sistem hukum, sehingga berpotensi merugikan kepentingan korban dan masyarakat secara keseluruhan.