Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Pidana Untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. = The Position of General Confiscation Against Criminal Confiscation for the Return of State Financial Losses.

ABSTRAK ERIKA PAPPA (B011201213). Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Pidana Untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Dibimbing oleh Muhammad Aswan sebagai Pembimbing Utama. Latar Belakang : harta pailit adalah seluruh harta kekayaan individu atau badan hukum yang mengalami pailit atau kebangkrutan dan telah diputus oleh pengadilan. Keseluruhan harta pailit harus diperuntukkan untuk membayar utang kepada kreditor secara proporsional meski diperhadapkan dalam kondisi apapun termasuk adanya penyitaan pidana untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sita umum dan sita pidana serta pemberlakuan sita umum atas sita pidana untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Metode Penelitian: Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa adanya disharmonisasi antar aturan UUK-PKPU dengan KUHAP yang jika ditinjau lebih jauh mendudukkan sita umum akan memberi dampak yang lebih baik. Kesimpulan: pengujian lebih lanjut terkait permasalahan antinomi antar UUK-PKPU dengan KUHAP hingga dilakukan revisi untuk menyelaraskan ketentuan mengenai sita umum dalam melindungi kepentingan kredtor dan sita pidana khususnya untuk pengembalian kerugian keuangan negara agar tidak terjadi tumpang tindih.