PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA DOMPET DIGITAL ATAS TRANSAKSI TANPA VERIFIKASI = LEGAL PROTECTION FOR DIGITAL WALLET USERS REGARDING UNVERIFIED TRANSACTIONS

ALIFIA AISYA HIKMA (B011201152), Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Dompet Digital Atas Transaksi Tanpa Verifikasi. Dibawah bimbingan Marwah. Latar Belakang: Pesatnya perkembangan teknologi finansial mendorong masyarakat beralih ke dompet digital sebagai metode pembayaran yang praktis. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan risiko transaksi tanpa verifikasi yang merugikan pengguna. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital yang mengalami pengurangan saldo akibat transaksi tanpa verifikasi dan menganalisis pengawasan Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan dompet digital. Metode: Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan suatu kesimpulan serta rekomendasi dalam mengatasi permasalahan yang diteliti. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital yang mengalami pengurangan saldo akibat transaksi tanpa verifikasi diatur dalam Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen, Pasal 48 huruf i dan j PBI 3/2023, Pasal 177 huruf c PBI 23/6/PBI/2021, dan Pasal 32 PADG 20/2023. Pengguna yang dirugikan dapat mengajukan pengaduan ke Bank Indonesia sesuai Pasal 52 PBI 3/2023 yang akan ditindaklanjuti melalui edukasi, konsultasi, dan fasilitasi; (2) Pengawasan Bank Indonesia dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui evaluasi laporan, self-assessment, dokumen, serta pemeriksaan berkala atau insidentil guna memastikan penerapan prinsip perlindungan konsumen oleh penyelenggara dalam setiap kegiatan usaha. Kesimpulan: Bahwa meskipun regulasi telah tersedia dan memadai, efektivitas implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen masih lemah, sehingga diperlukan penguatan mekanisme pengaduan dan pengawasan yang lebih tegas terhadap penyelenggara layanan dompet digital.