DIRECT LICENSE SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK = DIRECT LICENSE AS A ROYALTY PAYMENT SYSTEM FOR SONG AND/OR MUSIC COPYRIGHTS

ADHELIA NUR ZAM (B011201124). Direct license Sebagai Sistem Pembayaran Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Dibimbing oleh Winner Sitorus sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Pasal 1 angka 22 UUHC mengatur bahwa pencipta dapat memberikan kuasa kepada LMK untuk mengelola hak ekonominya. Namun, sebagian pencipta merasa dirugikan, sehingga AKSI mengusulkan penerapan lisensi langsung sebagai alternatif. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penerapan direct license sebagai sistem pembayaran royalti lagu dan/atau musik di Indonesia serta membandingkan pengaturan mengenai pengelolaan royalti lagu dan/atau musik antara Indonesia dan Inggris. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang- undangan), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah), serta bahan non-hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Direct license berpotensi menjadi alternatif dalam sistem pembayaran royalti lagu dan/atau musik karena menawarkan fleksibilitas dan transparansi. Namun, tantangan seperti kurangnya regulasi dan potensi konflik dengan lembaga kolektif menjadi hambatan. Oleh sebab itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan royalti melalui LMK serta percepatan implementasi SILM sesuai PP 56/2021 dinilai lebih efektif dibandingkan dengan perubahan sistem secara menyeluruh; (2) Perbandingan sistem hak cipta di Indonesia dan Inggris menunjukkan perbedaan pendekatan, di mana Indonesia menekankan pengelolaan kolektif melalui LMK, sedangkan Inggris memberikan fleksibilitas melalui lisensi langsung. Meskipun mekanismenya berbeda, keduanya bertujuan melindungi hak pencipta dan menjamin keadilan dalam pemanfaatan karya guna mendukung ekosistem industri kreatif yang berkelanjutan. Kesimpulan: Direct license berpotensi menjadi alternatif dalam sistem pembayaran royalti lagu dan/atau musik di Indonesia, namun belum dapat diterapkan secara optimal karena kendala regulasi dan kelembagaan. Meskipun Inggris mengadopsi lisensi langsung yang lebih fleksibel, bagi Indonesia langkah yang lebih efektif adalah memperkuat mekanisme kolektif melalui peningkatan transparansi dan percepatan implementasi SILM.