POSIBILITAS PENANGGUNG SEBAGAI PIHAK TERMOHON DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DEBITOR = POSSIBILITY OF THE GUARANTOR AS A RESPONDENT PARTY IN THE APPLICATION FOR POSTPONEMENT OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS (PKPU) OF THE DEBTOR

CHINELSYA RIMANITHA TAPPANGRARA (B011201089), Posibilitas Penanggung Sebagai Pihak Termohon Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitor. Dibimbing oleh Winner Sitorus. Latar Belakang: Keterlibatan penanggung sebagai pihak termohon dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menimbulkan perdebatan hukum karena belum adanya kejelasan norma yang mengaturnya secara tegas. Ketidakpastian ini berdampak pada perlindungan hukum terhadap penanggung dalam praktik penyelesaian utang. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penanggung dapat ditarik secara bersama-sama sebagai termohon dalam permohonan PKPU debitor dan apakah pelepasan hak istimewa oleh penanggung dapat mendegradasi hakikat penanggungan utang. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut dianalisis secara preskriptif untuk memperoleh jawaban terkait dengan topik yang dibahas. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Secara teoretis, penanggung tidak dapat ditarik sebagai termohon PKPU secara bersama-sama dengan debitor. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 254 UUK-PKPU, yang menegaskan bahwa PKPU tidak berlaku bagi keuntungan sesama debitor. Selain itu proses pembuktian dalam PKPU harus dilakukan secara sederhana. Ditariknya penanggung sebagai Termohon dalam PKPU, mengakibatkan sistem pembuktian menjadi tidak sederhana; (2) Pelepasan hak istimewa dapat mendegradasi hakikat jaminan penanggungan utang. Dengan melepaskan hak istimewa, terutama hak atas eksekusi jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 BW, kedudukan penanggung secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai debitor. Kesimpulan: Meskipun secara hukum penanggung seharusnya tidak menjadi pihak termohon PKPU, pelepasan hak istimewa membuka peluang interpretasi berbeda yang menyebabkan ketidakpastian hukum.