Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kebakaran Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 377/Pid.B/Lh/2019/PN Ktp) = Juridical Review of Participation in the Crime of Negligence Causing Forest Fires (Case Study of Decision Number 377/Pid.B/Lh/2019/PN Ktp)

Latar Belakang: Objek penelitian skripsi ini yaitu Putusan Nomor 377/Pid.B/LH/2019/PN.KTP) yang dimana terdakwa Imam Mujaet yang dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena terbukti melanggar Pasal 188 KUHP. Perkara ini perlu dikaji mengenai unsur kesalahan yang oleh majelis Hakim dinyatakan terbukti dalam konsep hukum pidana unsur kesalahan sengaja sebagai kemungkinan dan kelalaian yang didasari (culpa lata) terlebih ada unsur penyertaan dalam kealpaan alur perkara tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi turut serta dalam tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kebakaran hutan dalam perspektif hukum pidana serta untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap turut serta dalam tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kebakaran hutan dalam Putusan Nomor: 377/Pid.B/LH/2019/PN Ktp. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus serta bahan hukum yang digunakan hukum peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dalam kualifikasi turut serta dalam tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kebakaran hutan dengan menggunaan asas lex specialis derogat legi generale sudah tepat, (2) Penerapan hukum pidana terhadap turut serta dalam tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kebakaran menurut penulis kurang tepat. Kesimpulan: Pemidaan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sedapat mungkin menerapkan asas tersebut yang mana artinya adalah undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang berisfat umum. Serta penulis tidak menemukan fakta fakta hukum yang dapat meringankan tuntutan terhadap terdakwa dalam tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kebaran hutan. Penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 bulan tersebut menurut penulis terlalu jauh dari penggunaan Pasal 188 KUHP.