PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI MEMANIPULASI PPH DAN BPHTB PADA TRANSAKSI JUAL BELI TANAH OLEH PPAT = LAW ENFORCEMENT ON CORRUPTION CRIME OF MANIPULATING PPH AND BPHTB ON LAND PURCHASE AND SALE BY PPAT

ABSTRAK NURRIFQA ANNISA (B022231077). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Memanipulasi PPh dan BPHTB pada Transaksi Jual Beli Tanah oleh PPAT. Dibimbing oleh Amir Ilyas. Latar Belakang: Dalam transaksi jual beli tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan (PPh) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Pajak selaku para pihak. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berperan penting dalam menyusun dan mengesahkan akta jual beli tanah serta menentukan nilai transaksi yang dilaporkan. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang krusial namun sering tersembunyi dalam praktiknya adalah manipulasi nilai transaksi dan pemalsuan dokumen oleh PPAT, baik atas permintaan pihak pembeli dan penjual maupun untuk kepentingan pribadi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menindak manipulasi PPH dan BPHTB oleh PPAT dalam transaksi jual beli tanah. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan dukungan data empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum yang diperoleh baik dari studi pustaka serta dukungan data empiris yaitu wawancara dengan melihat fenomena yang terjadi disekeliling dan dianlisis secara yuridis normatif dan deksriptif kualitatif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas penegakan hukum dalam kasus ini masih belum sepenuhnya efektif, meskipun secara formal proses hukum telah dijalankan. berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, permasalahan meliputi sulitnya pembuktian unsur kesengajaan, lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya pengawasan terhadap PPAT, sanksi yang ringan, serta celah hukum yang memungkinkan pelaku lolos dari pidana. 2) Upaya hukum terhadap manipulasi PPh dan BPHTB oleh PPAT memerlukan pencegahan melalui regulasi, digitalisasi, dan etika profesi, serta penindakan tegas secara administratif dan pidana. Sinergi antar lembaga dan transparansi data menjadi kunci keberhasilannya. Kesimpulan: Penanganan manipulasi PPh dan BPHTB oleh PPAT harus disertai pengawasan yang lebih ketat, integrasi data antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemberian sanksi tegas, serta edukasi hukum yang menyeluruh untuk mencegah dan menindak pelanggaran yang merugikan keuangan negara. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pajak Penghasilan, BPHTB, PPAT