ANALISIS YURIDIS PENGADAAN TANAH KAWASAN PANGAN NUSANTARA SEBAGAI PROYEK STRATEGIS NASIONAL PENYANGGAH IBU KOTA NUSANTARA = JURIDICAL ANALYSIS OF LAND ACQUISITION FOR THE ARCHIPELAGO FOOD BARN AS A NATIONAL STRATEGIC PROJECT IN ORDER TO SUPPORT THE NATIONAL CAPITAL CITY

ABSTRAK Puteri Mahardhika (B022231057). Analisis Yuridis Pengadaan Tanah Kawasan Pangan Nusantara Sebagai Proyek Strategis Nasional Penyanggah Ibu Kota Nusantara, dibimbing oleh Andi Suriyaman Mustari Pide. Latar Belakang: Sebagai bagian dari rencana pemindahan Ibu Kota Negara, Kabupaten Donggala terpilih menjadi salah satu wilayah penyanggah Ibu Kota Negara melaui Proyek Strategis Nasional Kawasan Pangan Nusantara. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui terkait proses perolehan tanah untuk pengadaan tanah Kawasan Pangan Nusantara di Kabupaten Donggala dan sistem pengelolaan Kawasan Pangan Nusantara di Kabupaten Donggala sebagai Proyek Strategis Nasional Penyanggah Ibu Kota Nusantara. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan melakukan pengumpulan data hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses perolehan tanah untuk pengadaan Kawasan Pangan Nusantara di Kabupaten Donggala masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait proses pengadaan tanah dan ketidakpastian hukum. Meskipun sudah dilakukan pengukuran dan pemetaan tanah oleh BPN, sertifikat tanah yang dijanjikan belum juga diterbitkan, sehingga masyarakat belum memperoleh kepastian atas hak kepemilikan tanah yang dijanjikan untuk diredistribusi. 2) Sistem Pengelolaan Kawasan Pangan Nusantara (KPN) di Kabupaten Donggala masih menghadapi berbagai tantangan, terutama rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan dan belum adanya kebijakan sistem pengelolaan yang bersifat berkelanjutan pada Kawasan Pangan Nusantara. Kesimpulan: Pelaksanaan Kawasan Pangan Nusantara di Kabupaten Donggala masih menghadapi kendala dalam pengadaan tanah akibat ketidakpastian hukum dan belum terbitnya sertifikat tanah yang dijanjikan akan diredistribusikan kepada masyarakat, serta tantangan dalam pengelolaan karena rendahnya partisipasi masyarakat dan belum adanya kebijakan sistem pengelolaan yang berkelanjutan.