IMPLIKASI HUKUM HAK PENGELOLAAN DI ATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA BERLAKUNYA PERMEN ATR/BPN NOMOR 14 TAHUN 2024 = LEGAL IMPLICATIONS OF MANAGEMENT RIGHTS ABOVE THE CUSTOMARY RIGHTS OF CUSTOMARY COMMUNITIES AFTER THE EFFECTIVENESS OF MINISTERIAL REGULATION OF ATR/BPN NUMBER 14 OF 2024

FAJRIANI (B022231031). Implikasi Hukum Hak Pengelolaan Di Atas Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasca Berlakunya Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024. Di bawah bimbingan Muhammad Aswan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah hak pengelolaan di atas hak ulayat sesuai dengan konsepsi hukum pertanahan nasional dan bagaimana pengaturan hak pengelolaan di atas hak ulayat terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi pustaka. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif untuk menemukan jawaban atas permasalahan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil penelitian menemukan bahwa hak pengelolaan di atas hak ulayat tidak disebutkan secara rinci dalam hukum pertanahan. Jika merujuk pada definisi hak pengelolaan itu sendiri adalah hak menguasai negara, maka dalam sistem hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional yang pertama adalah hak bangsa Indonesia atas tanah sebagai hak penguasaan tertinggi yang beraspek hukum perdata dan publik, hak menguasai dari negara bersumber dari hak bangsa dan beraspek hukum publik saja, dan hak-hak penguasaan individual. Sehingga, negara sebagai organisasi tertinggi memiliki kewenangan untuk mengatur sebab hak ulayat juga beraspek hukum privat dan publik. Berkaitan dengan eksistensi masyarakat hukum adat dalam pemberian hak pengeloaan di atas hak ulayat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dilakukan sepanjang adanya pengakuan dari pemerintah di setiap wilayah dan eksistensi masyarakat akan tetap hidup apabila dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebab dalam perjanjian kerjasama tersebut tetap memastikan adanya persetujuan dan keterlibatan dari masyarakat adat yang ada di wilayah tersebut