IMPLIKASI HUKUM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA KEPADA PEMEGANG GOLDEN VISA TERHADAP SISTEM AGRARIA NASIONAL = THE LEGAL IMPLICATIONS OF GRANTING CULTIVATION RIGHTS TO GOLDEN VISA HOLDERS ON THE NATIONAL AGRARIAN SYSTEM

Latar Belakang: Pemberian Hak Guna Usaha kepada pemegang Golden Visa sebagai upaya menarik investor asing berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa hak milik atas tanah hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji sejauh mana kepastian hukum dalam pemberian Hak Guna Usaha kepada pemegang Golden Visa terhadap sistem agraria nasional, serta menilai dampak kebijakan tersebut terhadap struktur dan prinsip dasar sistem agraria nasional. Metode: Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil: Dari penelitian ini mendapati bahwa (1) Kebijakan pemberian Hak Guna Usaha kepada pemegang Golden Visa belum memiliki kepastian hukum yang memadai karena adanya tumpang tindih antara regulasi yang berlaku dan penerapannya di lapangan; (2) Jika kebijakan ini diterapkan tanpa landasan regulasi yang lebih tegas, khususnya terkait potensi pelanggaran terhadap UUPA, maka akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, penyalahgunaan hak atas tanah, serta pergeseran struktur kepemilikan tanah di Indonesia. Kesimpulan: Diperlukan langkah-langkah reformasi dalam sistem agraria nasional untuk mengakomodasi kebutuhan investasi asing tanpa mengabaikan kesejahteraan rakyat dan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Pokok Agraria.