KEDUDUKAN BANK TANAH SEBAGAI PENYEDIA TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM = THE POSITION OF LAND BANK AS LAND PROVIDER FOR PUBLIC INTEREST

Latar Belakang: Kepentingan umum juga tidak lupa dengan memberikan bentuk ganti kerugian dari proses pengadaan tanah. Sering terjadi konflik yang berhubungan dengan bentuk kerugian yang diberikan pihak untuk masyarakat, Maka pengaturan Bank Tanah dicita-citakan untuk mengantisipasi Ketersediaan tanah dan dibentuk untuk tujuan yang baik yang mengedepankan kepentingan umum. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis regulasi terkait kedudukan bank tanah sebagai penyedia tanah serta implikasi yang timbul. Metode: Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif kemudian disajikan secara deduktif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Landasan peraturan- peraturan Bank Tanah sudah ideal dan menjamin dukungan terhadap pembangunan kepentingan umum, sepanjang tidak disimpangi isi dari peraturan-peraturan tersebut. Oleh karena itu penyediaan tanah yang dilakukan oleh Bank Tanah dapat mendukung pembangunan untuk kepentingan umum, sepanjang Bank Tanah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) keberadaan Bank Tanah juga dapat mempermudah masuknya investasi yang mengesampingkan kepentingan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur Bank Tanah, agar tidak hanya fokus pada kepentingan investasi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan: Pengaturan Bank Tanah sebagai badan khusus yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengelola tanah memiliki fungsi untuk melakukan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah. Keberadaan BankTanah membukapeluangbagi sektor swasta untuk memperoleh tanah dengan lebih mudah. Apabila ada proyek pembangunan nasional yang dikerjakan oleh sektor swasta, negara akan berupaya mempermudah proses penyediaan tanah. Namun, pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak mencantumkan ketentuan mengenai ganti rugi kepada pihak yang berhak dalam mekanisme kerja Bank Tanah.