KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM IMPLEMENTASI TATA KELOLA KANTOR NOTARIS (GOOD CORPORATE PUBLIC NOTARY) = THE AUTHORITY OF THE REGIONAL SUPERVISORY COUNCIL IN THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNANCE OF THE NOTARY OFFICE (GOOD CORPORATE PUBLIC NOTARY)

ANDI NUR RISQA AULIYAH A. (B02222108) KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM IMPLEMENTASI TATA KELOLA KANTOR NOTARIS (GOOD CORPORATE PUBLIC NOTARY). Di bawah bimbingan Hamzah Halim. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap pemeriksaan dalam melaksanakan prinsip tata kelola kantor Notaris yang baik dan professional serta penerapan prinsip tata kelola kantor Notaris yang baik oleh Notaris yang menjadi sampel penelitian dan peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melakukan pemeriksaan terkait tata kelola kantor Notaris. Jenis penelitian yang digunakan metode penelitian empiris, sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan analisis kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan MPD dalam melakukan pengawasan berperan penting dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi Notaris, mendukung penyelenggaraan pelayanan hukum yang berkualitas, serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan standar tata kelola yang lebih spesifik serta penerapan tata kelola kantor Notaris yang baik dan profesional melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur dan teknologi untuk mendukung sistem informasi yang memadai, penjadwalan pemeriksaan yang lebih intensif, serta kolaborasi dengan instansi pemerintah dan organisasi profesi terkait. Langkah-langkah tersebut penting untuk mengoptimalkan tata kelola kantor Notaris dan memastikan profesionalisme Notaris sebagai pejabat umum.