ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM DAN IMPLIKASI PEMBERIAN HAK GUNA USAHA 190 TAHUN DI IBU KOTA NUSANTARA = ANALYSIS OF LEGAL POSITION AND IMPLICATIONS GRANTING OF 190-YEAR LEASEHOLD RIGHTS IN THE CAPITAL CITY OF THE ARCHIPELAGO

NUR QALBY HASBULLAH (B022221023). “Analisis Pemberian Hak Guna Usaha 190 Tahun dalam Rangka Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara”. Dibimbing oleh Ratnawati. Latar Belakang, Pemberian Hak Guna Usaha hingga 190 tahun di Ibu Kota Nusantara ditujukan untuk mendukung percepatan pembangunan dan investasi, tetapi memunculkan persoalan hukum, keadilan penguasaan tanah, dan perlindungan masyarakat.Tujuan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian sewa tanah negara terhadap pemberian Hak Guna Usaha (HGU) selama 190 tahun dan implikasinya dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Metode, Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penekanan pada studi kepustakaan, termasuk analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach, conceptual approach, dan case approach. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena hukum secara komprehensif. Hasil, penelitian ini (1)menunjukkan bahwa sesuai dengan prinsip lex specialis derogat legi generali Kebijakan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) selama 190 tahun di Ibu Kota Nusantara (IKN) di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara dan aturan pelaksananya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023. Meskipun demikian, kebijakan ini menghadapi tantangan besar terkait sinkronisasi dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan hak masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat, sebagaimana diatur dalam UUPA.(2) Implikasi pemberian Hak Guna Usaha (HGU) selama 190 tahun di Ibu Kota Nusantara mencakup berbagai dampak yang signifikan terhadap keadilan dalam pengelolaan sumber daya maupun keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Kesimpulan, Kebijakan ini berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap tanah dan sumber daya, memicu konflik agraria, dan melanggengkan monopoli penguasaan tanah oleh pihak swasta, dominasi swasta dalam pengelolaan lahan, eksploitasi lingkungan jangka Panjang dan Kesulitan dalam Penyesuaian Kebijakan.