KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MENERIMA PENGADUAN SENGKETA PERTANAHAN = THE AUTHORITY OF THE LAND OFFICE IN RECEIVING LAND DISPUTE COMPLAINTS

RA’IS M. MUGHNY IRWAN (B022221010), dengan judul KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MENERIMA PENGADUAN SENGKETA PERTANAHAN, di bawah bimbingan Abrar Saleng. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif, melalui studi lapangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng dan Gowa. Data diperoleh dari observasi, wawancara, serta dokumentasi resmi terkait pelaksanaan mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi telah dilaksanakan sesuai regulasi.. Kantor bertindak sebagai mediator netral tanpa mengambil keputusan, dan bertugas memfasilitasi proses perundingan antar pihak. Namun efektivitasnya masih terbatas di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Gowa. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan mediasi meliputi kehadiran dan iktikad baik para pihak, kelengkapan dokumen, serta dukungan tokoh masyarakat. Nilai-nilai budaya lokal seperti siri’ di Bantaeng juga turut berperan, baik sebagai pendorong maupun penghambat proses mediasi. Kesimpulannya, Kantor Pertanahan telah menjalankan kewenangannya secara normatif dan prosedural, namun keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh dinamika sosial, budaya, dan psikologis para pihak yang bersengketa.