KEBIJAKAN PENGGUNAAN WAJIB HELM DAN PERLAWANAN MAHASISWA DI UJUNG PANDANG 1985-1988 = The Mandatory Helmet Policy and Student Resistance in Ujung Pandang 1985–1988

Wedala Unnafis Asri (F061211025) dengan judul “Kebijakan Penggunaan Wajib Helm dan Perlawanan Mahasiswa di Ujung Pandang 1985-1988”, dibimbing oleh Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang, pelaksanaan, dan respon masyarakat terhadap kebijakan penggunaan wajib helm di Ujung Pandang pada tahun 1985–1988, serta menganalisis perlawanan mahasiswa terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan struktural untuk melihat hubungan antara negara, masyarakat, dan mahasiswa dalam konteks sosial-politik Orde Baru. Data diperoleh melalui sumber-sumber kepustakaan, arsip surat kabar, serta wawancara lisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan wajib helm yang diberlakukan melalui Instruksi Gubernur No. 133/XII/1985 merupakan bagian dari proyek modernisasi dan penertiban kota yang dijalankan secara sentralistik tanpa sosialisasi yang memadai. Mahasiswa memandang kebijakan ini tidak hanya sebagai aturan lalu lintas, tetapi sebagai simbol represi negara terhadap masyarakat sipil. Ketegangan memuncak pada tahun 1987 dalam bentuk kerusuhan anti-helm, yang melibatkan berbagai kampus di Ujung Pandang seperti UNHAS, IKIP, UMI, dan UVRI. Perlawanan tersebut tidak semata-mata menolak helm, tetapi merupakan reaksi terhadap ketimpangan sosial, ketertutupan ruang demokrasi, serta kian kuatnya militerisasi di ruang publik. Mahasiswa mengambil peran sebagai agen sosial yang mempertanyakan arah pembangunan Orde Baru yang dianggap tidak adil dan mengabaikan suara masyarakat. Simpulan penelitian ini adalah bahwa kebijakan publik yang tidak disertai partisipasi dan kepekaan sosial berpotensi memicu resistensi, terutama dalam iklim politik yang represif seperti Orde Baru.

Keyword : Kebijakan Wajib Helm, Mahasiswa, Perlawanan, Orde Baru, Ujung Pandang.