Perindungan Hukum Terhadap Notaris Pailit Ditinjau dari Teori Keadilan Aristoteles = Legal Protection Of Bankrupt Notaries From The Perspective Of Aristotle's Theory Of Justice.

WAHYU NURSANTY (B022232014). Perindungan Hukum Terhadap Notaris Pailit Ditinjau dari Teori Keadilan Aristoteles. Dibimbing oleh Hasbir Paserangi. Latar belakang: Perlindungan hukum terhadap notaris pailit yang menjadi alasan pemberhentian tidak hormat, Undang-undang Jabatan Notaris tidak secara eksplisit membedakan kapasitas notaris sebagai pribadi dan sebagai pejabat publik, sehingga menimbulkan kekaburan norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan substantif. Tidak ada ketentuan mengenai notaris pailit untuk rehabilitasi serta pengangkatan kembali dalam perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya sehingga menimbulkan kekosongan norma hukum yang mengakibatkan ketidakjelasan kedudukan hukum dari notaris tersebut. Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap notaris yang dinyatakan pailit dan menjadi alasan pemberhentian notaris dengan tidak hormat ditinjau dari teori keadilan menurut Aristoteles, serta untuk menganalisis penerapan teori keadilan Aristoteles dalam pemulihan kedudukan jabatan notaris yang diberhentikan. Metode: Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menggunakan kerangka teori keadilan Aristoteles. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier disusun dan dianalisis kemudian diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang jelas dan solusi terarah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diangkat. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa (1) Sistem hukum Indonesia belum secara optimal memberikan perlindungan hukum bagi notaris pailit, dalam konteks keadilan distributif pemberhentian tidak hormat terhadap notaris pailit dinilai tidak proporsional jika tidak mempertimbangkan penyebab kepailitan dan rekam jejak profesional notaris. (2) Penelitian ini juga mengkaji mekanisme rehabilitasi dan pengangkatan kembali yang tidak diatur sehingga terdapat kekosongan norma mengenai pemulihan jabatan notaris yang mengakibatkan kehilangan hak profesionalnya secara permanen, sehingga diperlukan peraturan yang jelas dan tegas mengenai pemulihan jabatan notaris tersebut. Kesimpulan: Perlu reformasi hukum melalui revisi Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan turunannya untuk memberikan kejelasan hukum notaris pailit dan mekanisme pemulihan jabatan yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan Aristoteles. Penelitian ini merekomendasikan pemberlakuan sanksi yang proporsional dan rehabilitasi jabatan sebagai bentuk konkret keadilan hukum.