PENGATURAN DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA = ASYMMETRIC DECENTRALIZATION ARRANGEMENTS IN THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY IN INDONESIA

HANFREE BUNGA’ ALLO (B013222021). Pengaturan Desentralisasi Asimetris Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia. Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar dan Abdul Razak. Latar belakang: Penyelenggaraan desentralisasi asimetris di Indonesia cenderung ditetapkan secara politis dan diterapkan tanpa adanya kriteria baku dalam undang-undang pemerintahan daerah. Tujuan: untuk menganalisis hakikat, penerapan dan konsep ideal pengaturan desentralisasi asimetris dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Metode: Menggunakan penelitian hukum normatif, didukung dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan.Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dan merumuskan saran. Hasil: Penelitian menunjukkan; (1) Desentralisasi asimetris diberlakukan untuk menghormati keistimewaan dan kekhususan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18A dan 18B UUD Tahun 1945, serta untuk mencegah disintegrasi wilayah. 2) Bentuk pengaturan desentralisasi asimetris di Indonesia adalah dalam bentuk undang-undang. Pengaturan ini tidak saja membedakannya dengan daerah simetris, namun juga dengan daerah asimetris. Setiap daerah asimetris memiliki keistimewaan atau kekhususan yang membedakannya dengan daerah simetris. 3) Konsep ideal dengan menyediakan kriteria baku desentralisasi asimetris dalam UU Pemda yang memuat unsur kekhususan atau karakteristik khas suatu daerah yang tidak dimiliki oleh daerah lain, sebagai petunjuk dalam memberlakukan kebijakan asimetris di suatu daerah. Kesimpulan: Hakikat, penerapan dan konsep ideal desentralisasi asimetris mesti sejalan dengan UU Pemda dengan menyediakan kriteria baku yang memuat unsur kekhususan atau karakteristik khas suatu daerah bisa diberlakukan kebijakan asimetris. Kebaruan: Penelitian ini menggagas disediakannya kriteria baku desentralisasi asimetris dalam UU Pemda yang membedakannya dengan daerah lain.