URGENSITAS DIGITAL FORENSIK PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ELEKTRONIK = URGENCY OF DIGITAL FORENSICS AT THE INVESTIGATION STAGE OF ELECTRONIC CRIMES

Latar belakang: Digital forensik sebagai alat untuk menguji bukti elektronik yang diperoleh dari proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana elektronik memegang peran penting namun belum menjadi norma untuk memperkuat Pasal 5 UU ITE menyangkut keabsahan bukti elektronik agar diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Tujuan: Untuk mengkaji dan menemukan urgensi digital forensik pada tahap penyidikan tindak pidana elektronik di Kepolisian. Metode: menggunakan penelitian hukum normatif, didukung dengan pendekatan filosofi, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil: Penelitian menunjukan; (1) urgensi penggunaan digital forensik pada proses penyidikan tindak pidana elektronik di Kepolisian adalah untuk membuat terang peristiwa pidananya dan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan sehingga lebih berkepastian hukum. (2) proses pengumpulan bukti melalui digital forensik mengacu pada ISO 17025 tahun 2017 meliputi proses identifikasi media, aktivitas pengumpulan, aktivitas akuisisi data, dan proses preservasi (pengamanan) terhadap perangkat/bukti elektronik dipandu dengan peralatan yaitu: Celebrate, Xry, Hankom/md sof, Oxy Forensik, MD Red&MD Next. (3) Diperlukan penguatan pembuktian alat bukti elektronik dengan digital forensik untuk kepentingan penyidikan dan pembuktian tindak pidana yang menggunakan media elektronik dalam UU ITE dan tindak pidana dengan predikat serious crime. Kesimpulan: Digital forensik memegang peran penting namun tidak diatur sebagai norma dalam UU ITE sehingga akan mempengaruhi kualitas bukti elektronik yang dihadirkan dalam sidang pembuktian di pengadilan. Kebaruan: Penelitian ini menggagas pentingnya digital forensik menjadi norma untuk mendukung Pasal 5 UU ITE tentang syarat bukti elektronik bisa menjadi alat bukti hukum yang sah di pengadilan.