APRIANA, RISKA (2025) PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DEBITUR DALAM TRANSAKSI DIGITAL PINJAMAN PRIBADI (PINPRI) = LEGAL PROTECTION OF DEBTORS PERSONAL DATA IN DIGITAL TRANSACTIONS OF PERSONAL LOAN SERVICES (PINPRI). Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
B022221001-0sBNORc6IjASiw8e-20250815104915.jpg
Download (367kB) | Preview
B022221001-1-2.pdf
Download (472kB)
B022221001-dp.pdf
Download (227kB)
B022221001-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only until 24 July 2027.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
RISKA APRIANA (B022221001) dengan judul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Debitur Dalam Transaksi Digital Layanan Pinjaman Pribadi (Pinpri)”. (Dibimbing Oleh Judhariksawan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur dalam transaksi digital layanan pinjaman pribadi (Pinpri). Melalui regulasi yang ada saat ini, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi instrumen yuridis untuk membendung pelanggaran terhadap hak privasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dokumen hukum untuk mengeksplorasi implikasi hukum dari pelanggaran data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan secara das solen Undang-Undang perlindungan data pribadi menjadi salah satu payung hukum untuk memberikan perlindungan dalam aktivitas layanan pinjaman pribadi (pinpri) berbasis fintech. Namun implementasinya masih belum cukup optimal dengan maraknya kasus pelanggaran yang melibatkan penyalahgunaan data debitur, seperti doxing dan pencemaran nama baik. Hal ini terjadi karena posisi tawar debitur yang lemah dalam perjanjian kontrak dengan kreditur. Kemudian dalam aktivitas jasa disektor keuangan berbasis teknologi, instrumen hukum yang ada sejatinya telah memberikan perlindungan hukum baik melalui perlindungan dari segi hukum perdata maupun pidana. Hadirnya lembaga pengawas seperti OJK dan BI juga turut berperan aktif dalam upaya pengawasan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam aktivitas pinpri berbasis fintech. Namun untuk melakukan upaya preventif, diperlukan penguatan regulasi serta pemberian sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif bagi debitur. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi digital layanan pinjaman pribadi.
| Item Type: | Thesis (Thesis) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Data Pribadi, Pinjaman Pribadi, Pinjaman Digital, Regulasi, Perlindungan Hukum. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Unnamed user with username pkl2 |
| Date Deposited: | 28 Nov 2025 06:29 |
| Last Modified: | 28 Nov 2025 06:29 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/51071 |
