KAJIAN HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAH TERHADAP ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN DALAM PENGELOLAAN TAMBANG = LEGAL STUDY ON THE AUTHORITY OF COMMUNITY ORGANIZATIONS IN MINING MANAGEMENT

STEFANNY NOVIANTARI, B022212050, KAJIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TAMBANG, Dibimbing oleh ABDUL RAZAK Latar Belakang: Dalam perspektif sosial, keterlibatan ormas dalam pengelolaan tambang dapat menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.Dari sisi ekologis, pertambangan yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Ormas yang terlibat dalam pengelolaan tambang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan memenuhi standar lingkungan yang ketat. Tujuan:(1) Menganalisis pemberian izin tentang tambang terhadap organisasi masyarakat keagamaan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.(2) Menganalisis Prosedur Perolehan Izin Organisasi Masyarakat Keagamaan dalam Pengelolaan Pertambangan. Metode: penelitian ini mengunakan metode hukum Normatif, yang objek kajiannya berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil: (1)Pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan melalui WIUPK memicu polemik karena bertentangan dengan UU Minerba yang tidak mencantumkan ormas sebagai subjek hukum. Meskipun dianggap kebijakan afirmatif, ketentuan dalam PP berpotensi menimbulkan celah konstitusional dan tidak sepenuhnya sesuai dengan hierarki perundang-undangan. (2) Prosedur perolehan izin pertambangan oleh ormas keagamaan mengharuskan pembentukan badan usaha berbadan hukum dan pemenuhan persyaratan administratif, teknis, serta lingkungan. Proses dimulai dengan penetapan wilayah tambang, dilanjutkan dengan pengajuan IUPK dan evaluasi dari Kementerian ESDM, diikuti dengan pengawasan dan evaluasi akhir untuk menentukan perpanjangan atau pencabutan izin. Kesimpulan: Izin pertambangan untuk ormas keagamaan diatur dalam PP No. 25 Tahun 2024, yang mewajibkan ormas membentuk badan usaha berbadan hukum Indonesia untuk menerima penawaran prioritas WIUPK. Prosesnya meliputi penetapan wilayah, evaluasi teknis- lingkungan-hukum, pengajuan dokumen, dan verifikasi oleh Kementerian ESDM. Setelah mendapatkan IUPK, badan usaha ormas harus menjalankan kegiatan pertambangan secara profesional, mengikuti pengawasan berkala dan evaluasi akhir sebelum perpanjangan izin.