LUPPA', FEBRIANTI (2025) Pemetaan Konflik Kawasan Hutan Di Wilayah Perbatasan Desa Puangbembe Di Sulawesi Selatan Dan Desa Masewe Di Sulawesi Barat = Mapping of Forest Area Conflicts in the Border Region Between Puangbembe Village in South Sulawesi and Masewe Village in West Sulawesi Ask ChatGPT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR.
M011211165-rugTKiIdloxVD1mF-20250701142252.jpg
Download (79kB) | Preview
M011211165-1-2.pdf
Download (140kB)
M011211165-dp.pdf
Download (17kB)
M011211165-fulll.pdf
Restricted to Repository staff only until 30 June 2027.
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
Latar Belakang. Konflik batas wilayah merupakan fenomena yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di kawasan perbatasan Desa Puangbembe, Sulawesi Selatan, dan Desa Masewe, Sulawesi Barat. Konflik ini umumnya dipicu oleh ketidakjelasan batas administratif, perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah, serta tingginya potensi sumber daya alam di wilayah sengketa. Ketidakpastian batas wilayah tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga menimbulkan sosial dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tujuan. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik lahan. Memetakan konflik tata guna lahan antara Desa Puangbembe dan Desa Masewe dalam perspektif sejarah konflik. Metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan masyarakat dan perangkat Desa, serta analisis peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) untuk menentukan batas wilayah secara spasial. Hasil. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga lokasi batas wilayah yang berbeda menurut perspektif masyarakat dan data peta RBI. Ketidakjelasan batas ini telah berlangsung sejak tahun 2010, meskipun telah dilakukan beberapa kali pertemuan antar pihak terkait. Faktor utama yang memicu konflik adalah ketidaksesuaian antara batas historis menurut masyarakat dan batas administratif menurut peta RBI, serta kepentingan ekonomi atas lahan dan pertanian. Kesimpulan. Penyelesaian konflik perbatasan memerlukan pendekatan inklusif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, transparansi pemerintah, serta pemanfaatan teknologi pemetaan yang akurat. Implementasi kebijakan Satu Peta dan peningkatan komunikasi antar pihak diharapkan dapat meminimalkan konflik serupa di masa mendatang.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | onflik; Perbatasan; Kawasan Hutan |
| Subjects: | S Agriculture > SD Forestry |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Kehutanan > Kehutanan |
| Depositing User: | - Andi Anna |
| Date Deposited: | 28 Nov 2025 05:39 |
| Last Modified: | 28 Nov 2025 05:39 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/51059 |
