ANALISIS HUKUM PEMBEBANAN BIAYA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM SERTIPIKAT = LEGAL ANALYSIS OF CHARGING LAND RELEASE COSTS IN CERTIFICATES

RAMADHAN FITRA NUR RAHMAT (B02221202) “ANALISIS HUKUM PEMBEBANAN BIAYA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM SERTIPIKAT” dibimbing oleh Andi Suriyaman Mustari Pide, Latar belakang: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan kewajiban pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Namun, dalam praktiknya, hal tersebut dilaksanakan tanpa ganti kerugian yang jelas, dan masyarakat kesulitan dalam proses pembaruan data sertipikat tanah. Tujuan : untuk menganalisis pembebanan biaya terhadap proses pelepasan hak dan pembaruan luas tanah dalam sertipikat serta menganalisis sejauh mana konsistensi pelaksanaan pelepasan hak terhadap kerugian yang dialami Masyarakat sebagai pemilik tanah. Metode : Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris untuk menganalisis biaya pelepasan hak dan pembaruan luas tanah dalam sertipikat di Kota Makassar. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan dengan sumber data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menginterpretasikan temuan menjadi informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil : Proses pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum meliputi identifikasi tanah, pemberian informasi, hingga kesepakatan ganti kerugian sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 dan PP No. 39 Tahun 2023. Seluruh biaya, termasuk akta pelepasan hak dan pembaruan luas tanah, menjadi tanggung jawab pihak yang memerlukan tanah dan dibiayai melalui APBN atau APBD. Dalam praktiknya, pelaksanaan pelepasan hak telah berjalan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga menyediakan mekanisme hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan, sehingga hak mereka tetap terlindungi. Namun, jika prosedur tidak dijalankan sebagaimana mestinya, masyarakat dapat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Kesimpulan: Pelepasan hak atas tanah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar hak masyarakat tetap terlindungi. Seluruh biaya yang timbul dalam proses ini menjadi tanggung jawab pihak yang memerlukan tanah dan wajib dibiayai dari APBN atau APBD. Pelepasan hak telah konsisten dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga menjamin hak masyarakat melalui penyediaan mekanisme upaya hukum bagi yang merasa dirugikan.