PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN IMPLEMENTASINYA PADA KEMENTERIAN ATR/BPN = Approval of Spatial Utilization Activity Conformity and Its Implementation at The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency

KIKI SURAESMAN (B022211024) Dengan Judul “Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Implementasinya Pada Kementerian ATR/BPN.” Dibimbing oleh Naswar. Latar belakang, Langkah utama untuk mempercepat proses perizinan berusaha adalah melakukan pemangkasan syarat dan prosedur perizinan. pelaku usaha diharuskan untuk mendaftarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai bukti keseriusan mereka dalam menjalankan kegiatan usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan KKPR berfungsi sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan. Tujuan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dengan kewajaran dan kejelasan prosedur administratif dalam proses perizinan usaha, serta tanggung jawab pemerintah atas penolakan izin usaha setelah pembayaran PNBP. Metode, Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis sistematisasi aturan, hubungan antaraturan, dan prediksi perkembangan hukum. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (karya ilmiah dan jurnal hukum), serta tersier (informasi pendukung). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan kepustakaan, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil, Penelitian menunjukkan bahwa Penelitian ini mengkaji implementasi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam berbagai regulasi terkait, dengan fokus pada aspek kepastian hukum dan prinsip keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran PNBP sebelum penerbitan keputusan PKKPR menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pelaku usaha jika permohonan ditolak. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang mengharuskan perlindungan hak hak pelaku usaha dan transparansi dalam proses perizinan. Kesimpulan, Pemerintah disarankan untuk merevisi kebijakan dengan menetapkan pembayaran PNBP dilakukan setelah persetujuan diterbitkan atau memberikan mekanisme pengembalian biaya secara otomatis jika permohonan ditolak. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perizinan yang lebih adil, efisien, dan kondusif bagi investasi, serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum.