Pelakasanaan Pendaftaran Sertipikat Objek Lelang yang Diblokir = Implementation of Registration of Auctioned Object Certificates That Are Blocked

ABSTRAK SUKMAWATI UDIN (B022211014). Pelaksanaan Pendaftaran Sertipikat Objek Lelang Yang Diblokir. Dibimbing oleh Anwar Borahima dan Musakkir. Latar Belakang: Peralihan hak atas tanah melalui lelang adalah mekanisme yang sah secara hukum. Namun, sering terkendala pemblokiran sertipikat pada Kantor Pertanahan atas gugatan dari pihak yang tidak menerima hasil lelang Tujuan: untuk mengkaji dan menganalisis dasar Kantor Pertanahan tetap melakukan pemblokiran terhadap sertipikat yang telah memiliki Risalah Lelang dan upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang yang telah mempunyai kekuatan hukum atas objek lelang yang diblokir oleh Kantor Pertanahan. Metode: Normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan diuraikan dalam bentuk narasi untuk ditarik makna hukumnya sebagai dasar penarikan kesimpulan. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa (1) Permohonan pemblokiran sertipikat hak milik oleh debitor yang telah kehilangan hak atas tanah akibat proses lelang tidak memiliki dasar hukum yang sah, sebagaimana diatur bahwa pemohon blokir harus memiliki hubungan hukum langsung terhadap objek tanah, dalam hal ini adalah pemenang lelang sebagai pemilik sah. Kantor Pertanahan melakukan pencatatan blokir sebagai bentuk kehati-hatian administratif guna menghindari potensi pelanggaran hukum apabila tanah tersebut sedang dalam sengketa. Selain itu, pencatatan blokir yang telah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak serta-merta hapus karena keterbatasan sistem komputerisasi dan administrasi di Kantor Pertanahan. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik administrasi dengan ketentuan normatif yang berlaku. (2) Pemenang lelang dapat mengambil langkah perlindungan hukum baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi apabila hak atas tanah yang dimenangkan digugat pihak lain. Kesimpulan: Pemenang lelang memiliki hak penuh atas tanah yang dimenangkan dan berhak atas perlindungan hukum. Pemblokiran oleh pihak yang tidak lagi memiliki hubungan hukum, seperti debitor, tidak sah secara hukum. Untuk menjamin kepastian hak, pemenang lelang dapat menempuh penyelesaian sengketa dengan mediasi atau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.