KEKUATAN HUKUM KETERANGAN HIBAH ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG DIBUAT DI HADAPAN LURAH= LEGAL POWER OF GRANT STATEMENT OF LAND AND BUILDING MADE BEFORE THE VILLAGE HEAD

Latar Belakang: Peralihan hak atas tanah merupakan proses hukum yang harus dilakukan sesuai prosedur dan melibatkan pejabat yang berwenang. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang menggunakan surat keterangan hibah yang ditandatangani oleh lurah sebagai dasar peralihan hak atas tanah. Tujuan: mengkaji dan menganalisis landasan yuridis dan konsekuensi hukum lurah membuat surat keterangan hibah tanah dan bangunan atas suatu surat keterangan hibah tanah dan bangunan yang dibuat Lurah selaku pejabat pemerintahan. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan serta wawancara. Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan menelaah konsep, teori, pendapat ahli dan pendapat peneliti sendiri untuk menjelaskan kewenangan dan konsekuensi hukum atas pembuatan surat keterangan hibah oleh lurah. Hasil: (1) Lurah tidak berwenang mengesahkan atau menyusun dokumen autentik terkait dengan peralihan hak atas tanah melalui hibah. (2) surat keterangan hibah yang dibuat oleh lurah hanya berfungsi sebagai bukti tertulis atas kesepakatan para pihak, yang secara hukum termasuk dalam kategori akta di bawah tangan. Kesimpulan: Peran lurah dalam proses peralihan hak atas tanah hanya bersifat administratif dan bukan sebagai pejabat yang berwenang menyusun akta autentik. Surat keterangan hibah yang diterbitkan oleh lurah tidak memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik dan tidak dapat dijadikan dasar sah untuk peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah, hibah harus dituangkan dalam akta yang dibuat oleh PPAT dan didaftarkan sesuai ketentuan hukum pertanahan yang berlaku. Diperlukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai prosedur peralihan hak yang sah agar terhindar dari risiko hukum di masa mendatang.