PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH ATAS GANTI RUGI YANG DIKONSINYASI DI PENGADILAN = THE LEGAL PROTECTION FOR LANDOWNERS REGARDING COMPENSATION DEPOSITED IN COURT

Latar belakang, Pembayaran ganti rugi atas tanah proyek rel kereta api Makassar-Parepare menimbulkan masalah dan hambatan dalam pelaksanaannya akibat perbedaan antar regulasi dan penafsiran oleh pejabat pelaksana, terutama terkait keberadaan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Tujuan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang belum menerima pembayaran ganti kerugian yang telahdikonsinyasi di Pengadilan serta faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan konsinyasi atas ganti kerugian dalam pengadaan tanah untukkepentingan umum pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru. Metode, penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barru. Populasi penelitian ini merupakan masyarakat Kabupaten Barru dan sampel berjumlah 10 orang selanjutnya dilakukan dengan pengambilan secara teknik sampling (non random) kemudian melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara kepada para pihak yang terkait dalam proses pemberian ganti kerugian yang dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri. Hasil, penelitian ini menunjukkan bahwa (1) seluruh responden (100%) menyatakan belum menerima ganti rugi yang dikonsinyasikan, yang disebabkan oleh perbedaan aturan serta ketidaksinkronan hukum yang mengatur mengenai konsinyasi di Pengadilan. Selain itu, minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pencairan ganti rugi juga menjadi faktor utama yang memperparah ketidakpastian hukum, sebagaimana ditunjukkan oleh 80% masyarakat yang menyatakan tidak mendapatkaninformasi atau sosialisasi dari pemerintah. (2) ketidakefektifan implementasi regulasi, sebagaimana tercermin dari masih tertahannya dana konsinyasi sebesar Rp 24,05 miliar bagi 27 pihak terdampak proyek jalur kereta api Makassar–Parepare. Meskipun telah tersedia kerangka hukum yang memadai, pelaksanaannya di tingkat lokal mengalami hambatan akibat ketidakjelasan status kepemilikan tanah, lamanya penyelesaian sengketa, serta perbedaan tafsir antar instansi terhadap prosedur administrasi. Kesimpulan, pemberian ganti rugi melalui konsinyasi menunjukkan adanya permasalahan serius dalam implementasi hukum pengadaan tanah, terutama terkait perbedaan regulasi dan ketidaksinkronan aturan mengenai mekanisme pembayaran konsinyasi. Ketidakpastian hukum ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah.