Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Bantuan Medis Korban Tindak Pidana Tertentu Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban = Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Bantuan Medis Korban Tindak Pidana Tertentu Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peneliti SITY FATIMASHARI ABDILLAH (NIM B021211095), telah melakukan penelitian berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Bantuan Medis Korban Tindak Pidana Tertentu Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini disusun di bawah bimbingan Bapak Naswar selaku dosen pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi terkait pemenuhan hak atas bantuan medis bagi korban tindak pidana tertentu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan menempatkannya dalam perspektif hukum administrasi negara. Fokus kajian diarahkan pada dua hal: pertama bagaimana pengaturan normatif terkait kewenangan dan tanggung jawab LPSK dalam pemenuhan hak bantuan medis, dan kedua bagaimana implementasi kewenangan tersebut terealisasi dalam praktik nyata di masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan tata kelola perlindungan korban tindak pidana oleh LPSK yang lebih responsif dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum sebagai penunjang. Penelitian ini juga menggunakan studi kasus sebagai penguat analisis normatif, khususnya dalam menelaah efektivitas kewenangan LPSK pada realitasnya di masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemenuhan hak bantuan medis bagi korban tindak pidana merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang dipenuhi melalui mandat undang-undang kepada LPSK; (2) Pemenuhan hak tersebut masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik dari aspek normatif seperti kekosongan hukum dan batasan cakupan pemberian perlindungan, maupun aspek administratif seperti terbatasnya aksesibilitas layanan dan belum optimalnya skema pendanaan. Situasi ini berdampak pada potensi terlanggarnya hak korban atas pelayanan bantuan medis dan pemulihan medis yang cepat, memadai, dan berkeadilan.