Tinjauan Hukum Penetapan Calon Tunggal Kepala Daerah Tanpa Mekanisme Kolom Kosong Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara = Legal Review for an Assingment of a Single Candidate for Regional Head Without an Empty Column Mechanism from The Perspective of State Administrative Law

NYLA AURELYA (B021211065). Tinjauan Hukum Penetapan Calon Tunggal Kepala Daerah Tanpa Mekanisme Kolom Kosong Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Dibimbing oleh Fajlurrahman Jurdi sebagai Pembimbing. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis ketentuan hukum mengenai penetapan calon dan mengkaji implikasi hukum dari penetapan calon tunggal kepala daerah tanpa mekanisme kolom kosong dalam perspektif Undang-Undang Pilkada. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) Penetapan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 1 Tahun 2020, dan ditegaskan melalui Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015. Namun terdapat ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaannya. Penetapan calon tunggal memang merupakan wewenang KPU yang sah, tetapi tetap harus memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Kasus calon tunggal tanpa kolom kosong dalam Pilkada Banjarbaru 2024 mencerminkan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan Pasal 54C UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 9 PKPU No. 1 Tahun 2020 secara tegas mensyaratkan keberadaan kolom kosong sebagai dasar pelaksanaan pemilihan calon tunggal. Namun, dalam implementasinya masih terdapat pengabaian oleh KPU yang menyebabkan diskualifikasi kemenangan pasangan calon sehingga pemilihan ulang harus dilaksanakan.