IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP PEMENUHAN AIR BERSIH OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM TIRTA BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS = IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF BALANCE OF RIGHTS AND OBLIGATIONS TOWARDS THE FULFILLMENT OF CLEAN WATER BY THE REGIONAL PUBLIC COMPANY (PERUMDA) TIRTA BANTIMURUNG DRINKING WATER, MAROS REGENCY

HAINUN AWALIA (B021211021), dengan judul “Implementasi Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Terhadap Pemenuhan Air Bersih oleh Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros.” Dibimbing oleh Bapak Zulkifli Aspan sebagai Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Terhadap Pemenuhan Air Bersih Oleh Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Terhadap Pemenuhan Air Bersih Oleh Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari Data Primer yang diambil secara langsung oleh peneliti melalui wawancara terhadap informan, data sekunder yang didapatkan dari buku-buku hukum termasuk peraturan perundang-undangan, skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, dan data tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia, serta data-data dokumentasi dan hasil penelitian hukum yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Masyarakat sebagai pengguna layanan seringkali memenuhi kewajibannya, namun Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros belum mampu menjalankan kewajibannya secara optimal terhadap pemenuhan air bersih yang berkualitas, berkuantitas dan berkontinuitas. (2) Dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum yang belum sepenuhnya teralisasi, penegak hukum yang kurang responsif, sarana dan fasilitas yang terbatas, partisipasi masyarakat yang masih rendah, serta faktor kebudayaan yang memengaruhi pola perilaku pengguna layanan.